Masa kampanye menjadi saat yang paling dinanti oleh masyarakat. Di sinilah tempatnya untuk ngasih dukungan kepada para kontestan pemilu. Sekaligus ajang yang pas buat nyari kaos atau souvenir gratisan. Asyiknya lagi, banyak calon wakil rakyat yang tiba-tiba jadi dermawan. Mereka rela merogoh kocek buat rehab mushola, bantuan sembako, sampe biaya bangun TPS demi menjaring simpati masya-rakat. Para peserta pemilu juga gencar bikin acara bakti sosial, panggung musik, tempel stiker, pasang spanduk sampe konvoi kenda-raan bermotor. Pokoknya meriah euy!
Biar kampanye sukses, pasti yang satu ini nggak boleh ketinggalan dan kudu ngalir deras. Yup, apa lagi kalo bukan: duit! Benda ini memang ajaib. Bisa masang spanduk, nempelin poster, diriin warung, bikin souvenir sampe pengerahan massa. Makanya nggak heran kalo tim sukses kontestan pilpres getol berekspedisi mencari penampakkannya.
Kalo menurut UU Pilpres, dana kampanye Pilpres berasal dari 3 sumber yaitu dari capres sendiri, dari parpol yang mencalonkan dan dari pihak lain yang tidak mengikat seperti perseorangan dan badan usaha. Dari semua sumber, kayaknya aliran dana dari pihak ketiga yang mendominasi. Malah bisa meli-batkan pihak asing. Nah lho?
Biasanya aliran dana asing itu berasal dari pengusaha-pengusaha Cina, AS, dan Eropa yang punya kepentingan bisnis di Indonesia. Mereka ini sangat menginginkan pemimpin Indonesia yang bisa menstabilkan kondisi ekonomi dan keamanan di dalam negeri, untuk mengamankan bisnis mereka di Indonesia.
Masa kampanye pemilu pun nggak luput dari pelanggaran. Ini yang bikin KPU pusing tujuh keliling lapangan senayan. Dalam pilkada saja, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilakukan. Mulai dari pelanggaran saat kampanye, pelanggaran administrasi, sampai pelanggaran pidana terjadi.
Nggak ketinggalan, janji-janji surga dari para kontestan pun mewarnai masa kampanye. Mewujudkan cita-cita reformasi, penyediaan lapangan kerja, meminimalisasi biaya pendidikan, pemberantasan KKN, peningkatan taraf ekonomi, sampai upaya pengentasan kemiskinan begitu laku ‘dijual’ oleh para jurkam (juru kampanye lho bukan juragan kambing!).
Pemilu dan perubahan sudah dinobatkan jadi dua sejoli dalam pemerintahan demokrasi. Nggak ada perubahan formasi para pejabat pemerintahan tanpa melalui proses pemilihan wakil rakyat ini. Baik anggota dewan, presiden, wakilnya, maupun susunan kabinet. Melalui pemilu, diharapkan para new comer emang orang yang dikehendaki oleh rakyat. Biar mampu menyalurkan aspirasi rakyat dan nggak lupa memperjuangkan hak-hak rakyat yang terkikis oleh para kapitalis. Sesuai mottonya, “dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.”
Sayangnya, motto pemerintahan rakyat itu sering nggak muncul dalam pemerintahan pascapemilu. Para kapitalis yang ikut ‘patungan’ untuk membiayai kampanye bakal minta bagian. Dari jatah jabatan pemerintah yang strategis, kewenangan mengelola sumber daya alam, hingga kekebalan hukum atas bisnis yang mereka jalankan. Para wakil rakyat pun akan mendapat banyak ‘rezeki nomplok’ dari para kapitalis itu agar kebijakan pemerintah yang dikeluarkan berpihak padanya. Sementara kewajiban mengurusi rakyat yang ada di pundak anggota dewan cuma masuk daftar tunggu prioritas. Makanya pas banget kalo kita bilang motto itu diubah menjadi “dari rakyat kecil (masyarakat) oleh rakyat menengah (para wakil rakyat) dan untuk rakyat besar (para konglomerat)”.
Pelaksanaan pemilu dalam bingkai demokrasi di setiap, semata-mata untuk melanggengkan sistem sekular itu. Buktinya, parpol pemenang pemilu atau wakil rakyat yang terpilih nggak boleh ngotak-ngatik falsafah negara dan UUD yang menjadi asas negara. Apalagi sampe menggantinya dengan aturan yang nggak sekular. Bisa berabe urusannya. Karena bertentangan dengan UU pemilu dan UU parpol yang udah disahkan. Karena itu, kita nggak akan pernah menjumpai perbaikan kondisi di bawah bendera demokrasi. Percaya deh! Percayalah...
0 komentar:
Posting Komentar